BAUBAU– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan regulasi daerah tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat nasional. Selain itu, proses ini akan memberikan kepastian hukum bagi aparatur sipil negara maupun tenaga kerja mengenai waktu dan besaran tunjangan tahun 2026. Tim perancang peraturan perundang-undangan fokus pada sinkronisasi substansi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di kemudian hari.
Pihak Kemenkum Sultra menilai bahwa harmonisasi merupakan tahap krusial dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan akuntabel. Oleh karena itu, koordinasi antara tim hukum provinsi dan pemerintah kota berlangsung secara intensif guna mengejar target pencairan tunjangan tepat waktu. Hal ini sangat penting guna mendukung daya beli masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri yang kian dekat. Respon positif dari perwakilan pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyukseskan administrasi keuangan bagi warga Sultra sendiri.
Memperkuat Landasan Hukum Distribusi Anggaran Daerah
Pihak Kanwil menekankan bahwa setiap butir dalam Ranperwali tersebut harus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi anggaran. Sebab, kelancaran pembayaran THR sangat bergantung pada kejelasan dasar hukum yang menjadi acuan bagi bendahara pengeluaran di setiap instansi. Kondisi ini tentu menuntut adanya ketelitian dalam menyusun klausul mengenai kriteria penerima dan prosedur pengajuan dana. Terutama, penyelarasan dengan kebijakan kementerian keuangan pusat menjadi prioritas utama guna menghindari kendala teknis saat proses transfer berlangsung.
Pihak pemerintah kota juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil harmonisasi ini melalui penetapan peraturan secara resmi oleh kepala daerah. Selanjutnya, sosialisasi mengenai petunjuk teknis pembayaran akan langsung berjalan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam waktu dekat. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya hambatan birokrasi. Berikut adalah rincian fokus harmonisasi tersebut:
Baca juga:17 Penumpang KM Lapopo Selamat
Harapan untuk Stabilitas Ekonomi di Sulawesi Tenggara
Oleh sebab itu, Kemenkum Sultra mengajak setiap daerah untuk selalu melibatkan tenaga ahli perancang dalam setiap penyusunan produk hukum. Sinergi yang kuat antara instansi vertikal dan pemerintah daerah menjadi modal utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Maka dari itu, semangat kolaborasi ini harus tetap terjaga guna memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat luas. Warga juga berharap agar proses administrasi ini dapat selesai lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan.
Sebagai penutup, keberhasilan harmonisasi Ranperwali THR ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hak ekonomi bagi pekerja. Setelah itu, tim hukum akan menyerahkan hasil akhir draf peraturan kepada sekretariat daerah guna mendapatkan pengesahan secara administratif. Akhirnya, kerja keras semua pihak akan membuat momen Idul Fitri di Sulawesi Tenggara berjalan dengan penuh kebahagiaan dan kepastian finansial. Hal ini akan menjadi langkah nyata dalam memajukan kualitas regulasi di wilayah Indonesia Timur.
